6:42 pm - Thursday April 24, 2014

Honorer K1 Resmi CPNS

Thursday, 20 December 2012, 5:29 | Utama | 6 Comments | 11085 Views
by ipank

Berlaku Awal Desember, Lampung Steril Penyuapan
JAKARTA – Kabar gembira bagi honorer kategori satu (K1). Pemerintah telah menetapkan per 1 Desember 2012, honorer K1 resmi menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tidak hanya honorer K1 yang telah klir sebanyak 49.714 orang, sisa yang saat ini masih diaudit oleh quality assurance (QA) juga resmi menyandang CPNS.

’’Pemerintah telah menetapkan honorer K1 resmi CPNS 1 Desember. Jadi meski nomor induk pegawai (NIP) belum selesai ditetapkan, mereka sudah sah sebagai CPNS,” kata Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan RB) Tasdik Kinanto usai peresmian media center Kemenpan RB kemarin (19/12).

Ia menjelaskan, Menpan RB Azwar Abubakar telah menyerahkan formasi pada 415 instansi (29 instansi pusat dan 386 daerah) dengan jumlah kuota 49.714 orang. Penyerahan ini merupakan tahap pertama. Selanjutnya akan diberikan lagi instansi yang telah dinyatakan klir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

’’Sisanya sekitar 21 ribu orang masih diperiksa lagi. Yang sudah selesai akan diserahkan lagi instansi pusat dan daerah. Tetapi, mereka sudah CPNS per 1 Desember juga,’’ ujarnya.

Dia mengakui pengurusan honorer K1 memang agak lamban. Tasdik beralasan pemerintah tak mau gegabah. Jangan sampai ada honorer yang datanya  tidak benar. ’’Ini menyangkut nasib orang loh. Kalau tidak teliti, bisa-bisa yang berhak diangkat CPNS justru tidak diangkat. Demikian sebaliknya,” ucap dia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menambahkan, saat ini ada 32 kabupaten/kota yang sedang diaudit dengan tujuan tertentu dan 15 kabupaten/kota diaudit oleh QA BPKP karena memiliki tenaga honorer yang lebih dari 500 orang.

Itulah sebabnya ke-47 daerah tersebut tidak diundang dalam rakornas penyerahan formasi honorer K1. ’’Karena masih ada masalah, makanya mereka tidak diundang. Mereka nanti tetap diundang kalau sudah selesai diperiksa,’’ tandasnya.

CPNS 2013 Tetap Terbuka

Meski pemerintah belum memutuskan apakah moratorium CPNS yang berakhir 31 Desember mendatang dilanjutkan atau tidak pada 2013, peluang adanya seleksi tetap terbuka.

Hal ini tersirat dari pernyataan Menpan RB Azwar Abubakar, yang mengisyaratkan rekrutmen CPNS tetap dilaksanakan tahun depan.

’’Penerimaan pegawai berkisar 50-60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun. Jadi kalau ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahun, maka kuota yang disediakan sekitar 60 ribu saja,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kemarin.

Ia juga menekankan agar rekrutmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) segera ditinggalkan. Melalui analisis jabatan, sistem rekrutmen dan testing secara elektronik merupakan upaya  menghilangkan praktik-praktik KKN. Selama ini, para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir telah merusak mental anak bangsa.

’’Anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya,’’ ujar dia.

Bukan saja dalam penerimaan CPNS lewat jalur umum, tetapi juga honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian. Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, menurut Azwar, merupakan bukti telah terjadi praktik KKN.

’’Saya minta kepada pemda untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tukas dia. Namun diingatkannya agar pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD. 

Sembilan Daerah Blacklist

Kegiatan penerimaan CPNS tidak pernah lepas dari beberapa penyimpangan. Hal ini terungkap dalam laporan Ombudsman RI yang menerima 60 pengaduan terkait penyelenggaran CPNS tahun 2012. Menurut Komisioner Ombudsman Budi Santosa, pengaduan itu diperoleh dari Pos Pengaduan Penerimaan CPNS yang dibuka sejak 1 Agustus hingga 15 Oktober 2012.

’’Hasil laporan ini ada yang diadukan masyarakat secara langsung ke Ombudsman Pusat, ada juga melalui cabang kami di daerah. Ada tujuh kantor,” ujar Budi dalam jumpa pers di kantornya kemarin (19/12).

Adapun pengaduan yang diterima Ombudsman untuk kategori tidak lulus administrasi sebanyak 15 aduan. Jumlah ini diperinci dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebanyak empat aduan, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dan Jawa Tengah (Jateng) dua aduan, serta Sumatera Utara sembilan aduan.

Selain itu, Ombudsman juga menerima aduan adanya tindakan administratif sebanyak tiga aduan. Dua di antaranya langsung dilaporkan ke Ombudsman Pusat, sedangkan satu aduan berasal dari Jawa Timur.

Praktik curang dan dugaan suap juga diadukan dengan jumlah lima laporan. Satu laporan berasal dari Jakarta, DIJ, dua aduan dari Maluku dan Sulawesi Selatan.

’’Kami juga menerima aduan tidak menerima kartu ujian sebanyak tujuh aduan, kekeliruan penulisan nama sebanyak dua aduan, dan manipulasi dokumen satu aduan dari NTT,” papar Budi.

Ombudsman, lanjut dia, juga menerima pengaduan mengenai hasil pengumuman CPNS yang tidak valid sebanyak delapan aduan. Penundaan pengumuman hasil tes kompetensi dasar (TKD), tutur Budi, juga dilaporkan masyarakat sebanyak dua aduan. Sementara itu, sisanya adalah aduan mengenai nilai ambang batas (passing grade) sebanyak dua aduan, perbedaan kuota satu aduan, dan lain-lain sembilan aduan.

’’Dari 60 laporan itu, yang telah dilakukan proses tindak lanjut sesuai kewenangan Ombudsman dan kantor perwakilannya sebanyak 57 aduan. Sisanya tiga aduan masih dalam proses tindak lanjut. Dari 57 laporan, sudah ada 49 laporan yang berhasil diselesaikan baik oleh panitia di daerah maupun pusat,’’ papar Budi.

Menurut dia, secara khusus Ombudsman RI menyayangkan masih terjadinya beberapa kali keterlambatan dalam pengumuman di setiap tahapan seleksi penerimaan CPNS tahun ini. Setidaknya terjadi dua kali penundaan pengumuman hasil yang tidak sesuai atau meleset dari jadwal yang ditetapkan. Hal itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di lapangan terkait transparansi dan akuntabilitas di dalam proses penerimaan CPNS.

Selain itu, terjadinya keterlambatan juga menunjukkan kurang adanya perencanaan dan koordinasi yang matang di antara elemen kepanitiaan pusat penerimaan CPNS tahun 2012 ini.

Menanggapi masih adanya praktik curang atau dugaan suap proses CPNS di sejumlah wilayah, maka Ombudsman RI berharap kepada panitia rekrutmen di pusat maupun daerah untuk menindak dan memberi sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik-praktik sebagaimana yang diadukan.

Budi mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika panitia rekrutmen membawa tindak praktik curang itu pada proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Terutama apabila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana di dalamnya.

’’Ombudsman RI berharap pada proses seleksi penerimaan CPNS pada tahun-tahun berikutnya berlangsung lebih baik, transparan, dan akuntabel,’’ pungkas Budi. (jpnn/p5/c1/ary)

6 responses to "Honorer K1 Resmi CPNS"

  1. Mukhsin Ppi says:

    bkn nama – nama dan nip 2012

  2. taslim says:

    tolong tampilkan nama-nama honorer k1 dan k2 pak?

  3. TOlong Secepatnya Diputuskan nama” K1 Kab.Tolitoli kr kasian nasibx orang yang ingin jadi PNS. Hal ini berkaitan dengan masa depan pribadi seseorang,tq

  4. noname says:

    kecurangan pada k1 banyak terjadi di salah satu nya paada kantor satuan polisi pamong praja kota bandar lampung ,seorang pekerja tenaga kerja sukarela yang masuk pada tahun 2008 dapat masuk pada k1,sungguh sangat konyol kejadian tersebut sedang kan rekan2 1 angkatan dng nya tidak ada yg berani komentar

  5. noname says:

    nama pekerja TKS ITU ARI ISNI

Leave a reply

You must be Logged in to post comment.

Categories